Minggu, 07 Juni 2009

Ambalat Indonesia Tidak Boleh Lemah

JAKARTA (Suara Karya): Calon presiden (capres) HM Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bangsa Indonesia tidak boleh lemah dalam mengatasi kasus sengketa Ambalat, Kalimantan Selatan. Karena itu, bangsa ini harus segera melakukan perundingan dengan Malaysia. "Upaya yang baik saat ini, kita lakukan diplomasi, setelah itu baru unjuk kekuatan," kata Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/6).
Oleh karena itu, kata JK, pengadaan alat-alat harus segera dibenahi dan ditingkatkan. Karena, alat utama sistem persenjataan (alutsista) diadakan bukan hanya buat parade. "Alat TNI bukan hanya untuk parade, tetapi harus siap untuk itu," ujarnya.
Jusuf Kalla berjanji akan membenahi fasilitas dan batas-batas wilayah. "Insya Allah, kita akan perbaiki dinding-dinding perbatasan agar perbatasan kita betul-betul terjaga," katanya.
Dalam sambutannya, Jusuf Kalla juga mengatakan, bangsa Indonesia juga harus memiliki martabat, tidak mudah di banting-banting seperti halnya martabak. "Kita bangsa yang bermartabat, bukan martabak yang dibanting-banting tak berdaya," ujarnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, capres Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono soal anggaran pertahanan dan alutsista. Megawati pun prihatin dengan minimnya armada militer yang dimiliki Indonesia.
"Zaman bapak saya (Bung Karno), anggaran pertahanan itu 29 persen dari GDP, kalau sekarang namanya APBN. Yang sekarang itu cuma 4 persen dari APBN," kata Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci diskusi publik soal Ambalat, di Jakarta Media Centre, Jakarta, Jumat (5/6).
Megawati pun mengingatkan, pada saat ia menjadi presiden, anggaran untuk pertahanan dan alutsista jumlahnya lebih besar dari yang sekarang. "Waktu zaman saya lebih besar dari ini, lo. Saya juga heran kenapa militernya kok nggak mikir seperti itu, ya," ujar Mega.
Pernyataan Megawati masih terkait soal sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia di perairan Ambalat. Megawati pun merasa gemas dengan minimnya perlengkapan alutsista Indonesia. "Alutsista kita sekarang. sama-sama tahulah. Mohon maaf, saya lihat di televisi saja sampai gemas. Melihat kapal kita saja malu rasanya," ujar Megawati.
Sementara itu, sejumlah anggota Komisi I DPR bertemu dengan PM Malaysia Najib Razak untuk mengklarifikasi kasus Ambalat pekan depan.
"Senin pekan depan, kami akan ke Malaysia. Mereka yang berangkat adalah Andreas Parera, Happy Bone, Yusron Ihza Mahendra, Effendy Choirie dan lain-lain," kata anggota Komisi I DPR, Deddy Djamaludin Malik kepada wartawan dii gedung DPR-MPR RI Jakarta, Jumat (5/6).
Lima anggota DPR tersebut, menurut aggota DPR dari FPAN ini, akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Pertemuan tersebut rencananya akan membahas seputar permasalahan kasus sengketa Ambalat.
"Khususnya mengenai wilayah perbatasan Ambalat yang diklaim sebagai wilayah teritorial negara Malaysia dan percepatan perundingan dari permasalahan Ambalat tersebut," katanya.
Dalam pertemuan nanti, menurut Deddy, Komisi I DPR berharap mendapat penjelasan soal Ambalat dari Pemerintah Malaysia. Selain itu juga meminta Malaysia untuk mempercepat proses perundingan soal Blok Ambalat, agar Malaysia tidak terus-menerus melakukan manuver wilayah yang masuk di perairan Kalimantan Timur itu.
Deddy juga mengatakan, kunjungan Komisi I DPR ke Malaysia hanya berlangsung sehari. Setelah kunjungan tersebut, tambah dia, DPR juga berencana memanggil Deplu RI di Malaysia.
"Hasilnya akan dirapatkan. Kemudian kita akan memangil Deplu minggu depan dan kemungkinan Da'i Bachtiar juga," ujarnya.
Secara terpisah, Departeman Luar Negeri RI mengungkapkan, soal sengketa perbatasan, baik darat ataupun zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Malaysia, ternyata tidak hanya dialami Indonesia. Negara jiran itu juga sedang bersengketa dengan Singapura, China, Filipina dan Taiwan. Sengketa perbatasan dengan sejumlah negara di Asia dipicu oleh peta yang dikeluarkan sepihak oleh Malaysia. (M Kardeni/Rully/Feber Sianturi)

Berita Terkait



1 komentar:

Anonim mengatakan...

Kita harus tegas,JK benar itu

Posting Komentar