Minggu, 07 Juni 2009

Ancaman IT Lebih Berbahaya Katimbang Kasus Ambalat

Manakah yang lebih berbahaya, ancaman perang atau IT (Informasi Teknologi)

Tegal, CyberNews
. Pusat Data dan Informasi Departemen Pertahanan RI mengingatkan soal ancaman teknologi informasi, kini jauh lebih berbahaya dibanding unjuk kekuatan dalam krisis Ambalat yang kini kembali memanas. Kepala Pusdatin Dephan Brigjen TNI Abdul Kaulan mengatakan, dalam kasus sengketa Pulau Sipadan-Ligitan, yang akhirnya jatuh ke tangan Malaysia setelah diputuskan dalam sidang Mahkamah Internasional, peranan IT terlihat menonjol.

Juga dalam kasus lepasnya Timor Timur. Karena jajak pendapat dalam website yang dihembuskan pihak lawan mampu dipelesetkan secara besar-besaran menjadi pilihan Timor Timur merdeka dan lepas dari kekuasaan Indonesia. Malaysia mampu ciptakan chip komputer terkecil di dunia. Juga memiliki brandwade computer yang jauh lebih baik. Dengan demikian, bila publik ingin mengakses jaringan komputer akan lebih mudah dan cepat.

Meski demikian, bukan berarti tenaga ahli yang dimiliki tanah air kalah. Justru sudah diakui dunia dalam soal komputer, Indonesia dapat bersaing. Contohnya dalam kasus Timor-Timur, sempat website milik Dephan kacau lantaran ditembus sejumlah hacker musuh. Namun berkat peran dari ahli komputer seperti Prof Ono Purbo dari ITB yang saat itu masih berusia 30 tahun dan ahli komputer lainnya, kejahatan para hacker dapat diantisipasi.

''Sekarang kondisi kemajuan teknologi informasi tanah air sudah lebih baik dan maju, berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi Pusdatin Dephan pun sudah siap-siap mengantisipasi serangan dibidang ini,'' ucap jenderal TNI bintang satu itu, saat Informal Meeting dengan BNI dan jajaran pimpinan produsen obat kuat ''Pil Kita'', di lapangan tenis rumah dinas Bupati Tegal.

Pertahanan Negara

Di lembaga di bawah Dephan yang dipimpinnya, bertugas mengolah soal sistem informasi pertanahan negara. Juga memberi masukan soal penempatan pasukan di daerah terpencil untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Secara umum, daerah terpencil di perbatasan dan pulau-pulau terpencil lainnya memang tidak seluruhnya dijaga personel TNI. Tak heran bila Malaysia menggeser salah satu patok perbatasannya saja dengan Indonesia, kerap tidak diketahui.

Di sisi lain, jika situasi di perbatasan memanas, dengan keterbatasan jumlah personel yang ada, maka yang kali pertama diterjunkan untuk antisipasi adalah menerjunkan pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC) milik Kostrad. Personel itu sudah banyak ditempatkan di dekat bandara dan di pulau-pulau besar.

Namun dalam mengawasi daerah perbatasan baik darat, laut dan udara, sebenarnya sudah ada upaya antisipasi. Contohnya kemampuan teknologi deteksi seperti radar yang telah dapat dibuat para ahli tanah air sudah jauh lebih baik. Bahkan sudah mampu membuat satelit pemantau. Persoalannya alat peluncur seperti roket untuk membawa satelit ke luar angkasa belum mampu.

Karena itulah pemanfaatan satelit untuk memantau kondisi tanah air masih memanfaatkan transponder satelit yang dimiliki Telkom. ''Kita sewa satu transponder satelit sekitar Rp 12 miliar/tahun,'' papar dia.

Sekarang teknologi radar yang dimiliki sudah banyak dipasang di kapal perang TNI AL maupun kapal patroli lainnya. Juga di pesawat terbang pengintai dan di sejumlah daerah perbatasan.

''Untuk era sekarang, penyelesaian konflik perbatasan sudah tidak mengandalkan kekuatan fisik saja seperti kecanggihan peralatan perang dan jumlah personel yang disiagakan. Namun hal lebih penting lagi adalah ancaman IT yang bisa merusak ketenangan dan keutuhan suatu negara. Ini yang penting diperhatikan semua pihak,'' terang alumni AKABRI tahun 1975 itu.

( Riyono Toepra / CN05 )

Berita Terkait



Tidak ada komentar:

Posting Komentar