Minggu, 14 Juni 2009

Jembatan SURAMADU

Kemarin bisa disebut sebagai sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Momen itu ditandai dengan diresmikannya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Dikatakan bersejarah, karena setidaknya ada empat faktor yang bisa ditilik atas keberadaan infrastruktur hasil kerja sama antara kontraktor Indonesia dan China itu. Pertama, dilihat dari faktor lamanya realisasi megaproyek yang digagas sejak 1960-an tersebut. Itu pun setelah 7 tahun digarap, yakni sejak 2002, baru kini bisa dinikmati.

Artinya butuh masa kepemimpinan enam presiden untuk mewujudkan jembatan sepanjang 5,4 km dengan nilai Rp4,25 triliun itu, mulai dari sang penggagas, Presiden Soekarno, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Faktor kedua, sisi teknologi dan dana, jembatan Suramadu memiliki teknologi tinggi yang relatif belum pernah digunakan di Indonesia. Bila melihat alokasi dana yang kini ditaksir mencapai Rp4,5 triliun, membengkak dari estimasi awal sebesar Rp3,2 triliun. Perlu disertakan doa agar dana tersebut memang memberikan kualitas terbaik, sehingga Suramadu benar-benar tangguh menyokong pertumbuhan ekonomi Jatim.

Faktor ketiga, sisi sosio kultural. Dengan beroperasinya jembatan itu akan menjadi titik tolak proses modernisasi seta industrialisasi Pulau Madura yang selama ini dikesankan sebagai kawasan konservatif religius dan tradisional, mengingat mayoritas masyarakatnya pemeluk Islam yang taat. Wajar bila banyak pihak kini tengah menunggu bagaimana jadinya perkembangan pulau garam (sebutan Madura) pascaberoperasinya Suramadu.

Tarif murah

Faktor keempat, terkait akan terjadinya persaingan antara Jembatan Suramadu, yang dioperasikan sebagai jalan tol dengan tarif relatif murah, dengan jasa kapal penyeberangan Ujung (Surabaya)-Kamal (Bangkalan, Madura), di mana kapal feri berjenis roll on roll off (ro-ro) telah menjadi tumpuan moda transportasi masyarakat di Jawa Timur dan Madura sejak 1970-an.

Sedikitnya 7.000 orang per hari menggantungkan hidupnya dari kapal-kapal tersebut, di antaranya awak operator penyeberangan, pelaku sektor usaha informal seperti pedagang asongan dan tukang becak.

Sudah diprediksi permintaan layanan feri yang per hari dapat mengangkut 25.000 penumpang, 8.000 unit kendaraan roda dua, dan sekitar 4.000 kendaraan roda empat akan mengalami penurunan hingga tinggal 30%-40%, atau sekitar 70% pengguna kapal penyeberangan akan beralih memanfaatkan Jembatan Suramadu, karena tarif yang lebih murah itu.

Sebagai catatan, tarif kapal penyeberangan untuk penumpang ekonomi dewasa berkisar Rp4.000 per orang, sepeda motor berkisar Rp5.000-6.000 per unit. Kendaraan roda empat jenis sedan dan sejenis Rp60.000-73.000 per unit. Bandingkan dengan tarif jalan tol Suramadu yang untuk kendaraan roda empat Rp30.000 per unit dan kendaraan roda dua Rp3.000 per unit.

Tentunya kondisi ini butuh penyelesaian. Pengusaha jasa penyeberangan yang sejak 1976 melayani lintasan itu tidak bisa dibiarkan merugi, apalagi mati.

Bagaimanapun kapal penyeberangan masih tetap dibutuhkan untuk mengantisipasi bila terjadi sesuatu dengan Jembatan Suramadu, meski hal itu tidak diharapkan terjadi, semisal, terjadi gempa tektonik atau kecelakaan skala besar di jembatan itu yang membuat infrastruktur itu rusak atau mengalami macet total.

Kalangan operator penyeberangan sebenarnya telah mengusulkan kepada pemerintah agar usahanya dapat bertahan meski Jembatan Suramadu beroperasi.

Usulan itu di antaranya pembagian demand, di mana sepeda motor diharapkan tetap diangkut kapal penyeberangan, selisih tarif jalan tol Suramadu dan kapal penyeberangan tidak terlampau jauh, serta adanya subsidi bila tarif itu terpaut jauh.

Dari sejumlah usulan itu ternyata untuk kebijakan roda dua dan selisih tarif sudah dipastikan tidak dapat dipenuhi, kini tinggal menunggu apakah pemerintah juga tidak akan memberikan subsidi agar kalangan operator masih dapat bertahan hidup.

Dalam konteks persaingan Jembatan Suramadu dan kapal penyeberangan, tentunya keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan oleh kalangan operator pelayaran yang notabene semuanya merupakan perusahaan dalam negeri.

Apalagi, energi untuk berdebat masih sangat diperlukan pada saat memutuskan peran dan tanggung jawab, selain kewenangan badan pengelola jembatan itu.

Tinggal proses penggodokan di lembaga pemerintahan mencari solusi yang paling sehat dan logis, yaitu keberpihakan yang proporsional bagi rakyat Madura dan Jatim pada umumnya, yang merupakan tujuan utama megaproyek ini dan operator penyeberangan.

Untuk itu kearifan pemerintah sangat dinanti di Suramadu, agar ekses negatif diminimalkan, manfaat yang sungguh dinanti bisa didapat. (sandra.jobs@bisnis.co.id)

Berita Terkait



Tidak ada komentar:

Posting Komentar