Jumat, 05 Juni 2009

TNI siap tempur dengan Malaysia

TNI atau Tentara Nasional Indonesia siap tempur dengan Malaysia

JAKARTA (Pos Kota) – TNI menyatakan siap perang melawan tentara Malaysia yang telah melanggar kedaulatan NKRI di perairan Ambalat. Pernyataan tersebut ditegaskan Kapuspen TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen.

“Wewenang perintah perang berada pada Pangti TNI,” kata Sagom Tamboen, didampingi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, Kadispenad, Brigjen TNI Christian Zebua, dan Kadispenau, Marsekal Pertama TNI Bambang S. dalam silaturahmi dengan sejumlah redaktur pelaksana media massa ibukota di kawasan Halim Pertadakusuma, Rabu malam (3/6).

Menurut Sagom, jika Panglima Tinggi (Pangti) TNI dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan perintah perang, TNI langsung terlibat perang. Dalam tempo paling lama 2 x 24 jam, presiden harus minta persetujuan DPR RI. Bila DPR menolak, maka perang yang sudah berlangsung harus distop.

Presiden saat ini memilih penyelesaian lewat diplomasi sesuai dengan kesepakatan antar-negara anggota ASEAN, jelasnya.

Iskandar dalam kesempatan itu menegaskan, tentara Malaysia sudah kesekian kalinya melanggar kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Ambalat. “Saya luruskan anggapan yang menyatakan Ambalat dalam status sengketa.Itu tidak benar karena Ambalat adalah wilayah NKRI,” katanya.

PESAWAT SUKOI
Bambang juga menegaskan TNI AU secara rutin meningkatkan patroli udara dengan Pesawat Sukoi dan peralatan tempur lainnya yang ditempatkan sekitar Kalimantan Timur, dekat Ambalat. “Kalau keluar perintah perang, TNI AU sudah siap!” jelasnya.

Kadispenad Brigjen TNI Christian menambahkan, langkah AL maupun AU ujung-ujungnya pasti mendarat juga karena itu TNI AD bagian tak terpisahkan dalam mempertahankan NKRI.

Silaturahmi berlangsung sekitar 3 jam itu juga membicarakan anggaran TNI, netralitas TNI dalam pemilihan presiden, hingga pengosongan rumah dinas di Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

TNI menyatakan tidak ada hubungan antara besar-kecilnya anggaran dengan kesiapan mempertahankan kedaulatan NKRI. Tentang langkah TNI mengosongkan rumah dinas tentara di Tanah Kusir yang dihuni purnawirawan, bertujuan untuk memberi kesempatan kepada tentara aktif untuk memiliki tempat tinggal. TNI butuh sekitar 400 ribu rumah, yang tersedia sekitar 200 ribu rumah.

“Namanya juga rumah dinas, yang harus dikembalikan kepada kesatuan bila sudah pensiun untuk dipakai adik-adik mereka!’ kata Sagom.

Berita Terkait



Tidak ada komentar:

Posting Komentar