Senin, 27 Juli 2009

Rancangan PP Minerba tahun 2009

Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan 4 RPP dan satu Rancangan Permen yang merupakan amanat dalam 22 pasal UUNo 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang diharapkan selesai dalam tahun ini. Konsep dasarnya sudah selesai dan masih dalam tahap pembahasan dengan para stakeholder pertambangan. Empat RPP dan satu Rancangan Permen itu adalah :

· RPP Tentang Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33 & Pasal 89)

· RPP Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 34 ayat (3), Pasal 63, Pasal 49, Pasal 65 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 112 ayat (2), Pasal 116, Pasal 111 ayat (2) & Pasal 156]

· RPP Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 144 & Pasal 71 ayat (2))

· RPP Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Pasal 101)

· Permen Tentang Usaha Jasa Pertambangan (amanat Pasal 124-127) Pada saatnya nanti materi ini akan dikirimkan ke Sekretariat Kabinet untuk diproses lebih lanjut.

Bagaimana isi paket RPP dan Permen itu ? Berikut rangkumannya.

1. RPP tentang Wilayah Pertambangan

RPP ini menetapkan bahwa Wilayah Pertambangan (WP) menjadi bagian dari tata ruang nasional. Untuk apa WP ditetapkan ? Ya, tentu saja agar ada kejelasan wujud dari ruang di permukaan dan di dalam bumi di Indonesia yang memiliki potensi mineral dan batubara serta kawasan kegiatan pertambangan. Penetapan WP ini penting. Sebab WP inilah yang lantas dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Harapannya bisa terwujud kesepahaman tentang penggunaan wilayah dan pemanfaatan ruang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu butir penting dalam RPP tentang WP ini adalah mengenai tata cara penyelidikan dan penelitian pertambangan. Dalam RPP disebutkan bahwa penyelidikan dan penelitian pertambangan wajib dilakukan sesuai dengan kewenangan Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dalam rangka penyiapan WP. Penyelidikan dan penelitian tersebut meliputi identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara, penghitungan sumber daya mineral atau batubara. Selain itu informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan, dan kesampaian daerah, kondisi lingkungan geologi, lingkungan hidup, aspek sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat. Yang menarik, RPP tersebut juga menyebut kemungkinan penyiapan WP untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan. Oleh karenanya, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan di WP yang ada.

2. RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan

Untuk menjaga pelestarian alam dan lingkungan dalam pengelolaan usaha pertambangan diperlukan RPP mengenai pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Ada beberapa bentuk pengawasan yaitu :

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pemegang izin usaha pertambangan. Pembinaan pertambangan mineral dan batubara meliputi : pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan ; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi ; pendidikan dan pelatihan ; perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pengawasan pertambangan mineral dan batubara dikelola dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan kepada pemegang IUP, IPR dan IUPK, pengawasan teknik pertambangan, pengawasan pemasaran, pengawasan keuangan, pengawasan pengolahan data mineral dan batubara. Disamping itu dilakukan pengawasan yang bersifat teknis seperti pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengawasan keselamatan operasi penambangan, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dll.

3. RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

RPP ini mengatur beberapa hal yaitu tata cara mendapatkan izin dan wilayah usaha pertambangan dan tata cara penyampaian laporan (bentuk sepertinya apa, jenisnya bagaimana dan waktunya kapan). RPP ini juga mengatur tentang pengutamaan kepentingan dalam negeri, pengendalian produksi dan pengendalian penjualan mineral dan batubara di wilayah usaha pertambangan. Hal-hal yang mendasar dalam RPP ini adalah tentang prioritas hasil tambang untuk kepentingan dalam negeri dan pengendalian produksi dan ekspor yang sebelumnya kurang diatur secara rinci. Diatur pula mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian bahan tambang serta penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral. Tata cara untuk memperoleh WIUP, tata cara pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta berbagai persyaratan administratif yang mesti dipenuhi (Persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan financial WIUP) diatur dalam RPP ini. Dalam bagian lain RPP ini ada tujuh hal pokok yang diatur yaitu : tata cara memperoleh IUPK, tata cara memperoleh WIUPK, pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan divestasi saham. Diatur pula secara rinci ketentuan mengenai divestasi saham, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan serta tata cara pelaksanaan sanksi administratif.

4. RPP tentang Reklamasi dan Pascatambang

Salah satu hal yang menjadi kewajiban utama perusahaan tambang adalah soal reklamasi dan kegiatan pasca tambang. RPP ini mengatur secara rinci mengenai tata laksana reklamasi dan pascatambang, pelaksanaan dan pelaporan reklamasi dan pascatambang serta jaminan reklamasi dan pascatambang. Disebutkan juga bahwa reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan. Sedangkan pasca tambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Prinsip-prinsip yang mesti dipenuhi oleh perusahaan tambang adalah prinsip-prinsip lingkungan hidup, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, serta prinsip konservasi mineral dan batubara.

5. Penyusunan Permen ESDM tentang Usaha Jasa Pertambangan

Penyusunan Permen ESDM tentang usaha jasa pertambangan sebagai amanat UU no 4/2009 sangat dinantikan oleh para stakeholder pertambangan. Dalam Permen ini diatur mengenai tujuan penyelenggaraan usaha jasa pertambangan yaitu untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan serta meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundangan. Juga untuk mewujudkan kegiatan usaha jasa pertambangan yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan mendorong perkembangan potensi dan kemampuan nasional.

Terakhir bertujuan membina dan mengarahkan usaha jasa pertambangan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan aturan sebagai berikut :

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

2. Meningkatkan peranan perusahaan jasa lokal dan nasional;

3. Mengatur lebih lanjut penggunaan perusahaan jasa yang merupakan anak perusahaan dan/atau afiliasi pemegang IUP atau IUPK.

4. Menetapkan Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pertambangan

5. Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:

penyelidikan umum;

eksplorasi;

studi kelayakan;

konstruksi pertambangan;

pengangkutan;

lingkungan pertambangan;

pasca tambang dan reklamasi; dan/atau

keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

penambangan; dan/atau

pengolahan dan pemurnian. Karena penyusunan ke empat RPP dan Permen itu memerlukan waktu yang cukup panjang maka ada masa transisi sebelum aturan tersebut ditetapkan. Hal ini agar tetap ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pertambangan di Indonesia.

Untuk itu pemerintah kemudian telah mengeluarkan dua buah Surat Edaran Menteri ESDM.

Pertama, surat edaran MESDM No. 02.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang ditujukan kepada seluruh perusahan KK/PKP2B yang ada tentang Penyampaian Rencana Kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian. Menurut surat edaran ini, seluruh perusahaan KK/PKP2B harus segera menyampaikan seluruh rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian paling lambat 1 tahun setelah UU Minerba diterbitkan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah. Untuk itu maka diminta agar dalam jangka enam bulan seluruh rencana kegiatan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Kedua, surat edaran MESDM No. 03.E/31/DJB/2009 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Minerba sebelum terbitnya PP. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah penghasil produk pertambangan. Beberapa butir penting surat edaran ini diantaranya adalah:

· KP yang telah ada tetap diberlakukan sampai dengan akhir jangka waktu dan dirubah menjadi IUP

· Menghentikan sementara penerbitan IUP baru sampai diterbitkannya PP Wilayah Pertambangan

· Berkoordinasi dengan DJMBP atas semua permohonan peningkatan tahap kegiatan KP untuk diproses sesuai UU PMB

· Menyerahkan semua data/informasi permohonan KP yang ada sebelum UU Minerba untuk dievaluasi dan di verifikasi dalam persiapan WIUP

· Memberitahukan kepada pemegang KP pada tahapan eksplorasi atau eksploitasi paling lambat 6 bulan sejak edaran diterbitkan untuk menyerahkan rencana kegiatan.

· SKKP yang diterbitkan menteri, gubernur, bupati/walikota setelah tanggal 12 Januari 2009 dinyatakan tidak berlaku.

· DJMBP akan mengeluarkan format penerbitan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

· Permohonan SIPD bahan galian golongan C yang diajukan sebelum UU PMB tetap diproses menjadi IUP.

Berita Terkait



Tidak ada komentar:

Posting Komentar