Minggu, 08 November 2009

Analisa Kasus KPK

DI penghujung bulan Sumpah Pemuda ini, kasus terkait dua unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang non-aktif,
yakni sehubungan penahanan yang dilakukan pihak Polri atas diri mereka menjadi perhatian utama. Begitu kencang berhembus dan bergema, melahirkan reaksi dari berbagai pihak. Bukan hanya berupa pernyataan dan tanggapan. Selain unsur pimpinan KPK dan Kapolri, sampai-sampai Presiden RI juga memberikan keterangan pers. Bukan main !. Sesungguhnya apa yang sedang terjadi ?. Liputan media massa, memberikan informasi maksimal kepada publik. Secara umum, sebenarnya, jika disimak dengan tenang, ternyata sesungguhnya semua pihak sedang melakukan tindakan hukum sebagai bagian dari institusi pemerintah. Artinya dalam hal ini tergolong dalam melakukan tindakan hukum atau bestuur rechtshandeling.
Bagi publik, dalam proses yang berjalan beberapa bulan terakhir ini, yang mencuat adalah seolah-olah terjadi perbuatan melanggar hukum. Kemarin sore, kedua institusi saling menyatakan dan membenar tindakan yang dilakukan. Publik faham, perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan "wet", tetapi juga perbuatan yang dipandang dari ketidakpatutan dalam pergaulan masyarakat. Jadi dari sisi lain, seyogianya tetap dalam mekanisme hukum pidana atau law enforcement. Sebab, jika kasus-kasus tertentu telah memasuki ranah hukum, termasuk kasus pidana, tentu sangat tepat kalau mekanisme hukum yang menjadi acuan, agar tak menyalahi aturan.
Dalam "kasus antara" Polri dengan KPK ini, kiranya bukan disebabkan konflik kepentingan, seumpama karena Polri memiliki hak sebagai penyidik, lalu berdasarkan pasal 6 UU Nomor 30 tahun 2002 KPK juga diberi hak sebagai penyidik dan penuntut umum. Dua institusi itu telah membantah ketidakharmonisan dimaksud. Jadi, wajar jika dalam masalah kasus ini, tak dilepaskan dari sudut budaya hukum atau legal culture. Tidak melihat hukum adalah hukum (hukum ansich). Hukum mengandung moral. Di sini semua pihak hendaknya menghormati moralitas. Ini penting. Bahkan dalam penegakan hukum, tak boleh sewenang-wenang sehingga misalnya menciderai hak asasi manusia (HAM). Sebab tujuan penegakan hukum adalah untuk adanya kepastian hukum dan tercapainya keadilan. Proses dalam kasus KPK kali ini, diharapkan juga demikian yaitu sesuai prosedur hukum.
Mengapa reaksi berbagai publik muncul dengan gencar? Diantara hal terpenting adalah, publik belum mendapatkan penjelasan yang jelas dan akurat tentang proses hukum itu. Adalah benar, hak Polri untuk menahan. Publik juga yakin, Polri bekerja secara profesional. Saat kasus itu disidangkan di Mahkamah Konstitusi merupakan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak KPK. Dari sisi lain, adanya kasus ini dinilai memberi arti tersendiri dalam penegakan hukum di Tanah Air, agaknya tetap patut dicermati. Bahkan publik menyimak. Apakah ini sebagai penegakan hukum diantara sesama penegak hukum yang dapat saling menghormati hukum yang berlaku ? Atau sebaliknya memberikan sebuah gambaran tentang masih perlunya keteguhan semua pihak dalam menegakan hukum di negara hukum ini. Kiranya perlu dipetik sebaris kalimat bijak dari Roma "quid leges sine moribus ?". Apakah Undang Undang berarti, jika tidak dilandasi moralitas ? Kasus KPK yang menggelinding saat ini di Indonesia, kiranya tak melunturkan upaya penegakan hukum secara umum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, guna memberantas korupsi yang merajalela.

Berita Terkait



Tidak ada komentar:

Posting Komentar